Pengamat UI, Prof.Iberamsyah: Suap Kepala SKK MIGAS, Ada Kaitan Konvensi Demokrat

Prof. Iberamsjah, UI:
Suap Kepala SKK MIGAS, Ada Kaitan Konvensi Demokrat
Rabu, 14 Agustus 2013 - 14:47:42 WIB


Prof. Iberamsyah

ASATUNEWS - Kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, diduga ada kaitannya dengan pendanaan konvensi calon presiden Partai Demokrat. Hal itu disampaikan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah.

Bahkan, Iberamsjah meminta KPK untuk mengusut keterlibatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, guna menelusuri kasus tersebut. Menanggapi tudingan itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf langsung menepisnya. "Saya sedih. Tentunya kabar itu tidak benar. Pak SBY sebagai Ketum Partai Demokrat tidak pernah menugaskan atau meminta, justru sebaliknya melarang tidak ada siapapun yang mengatasnamakan Demokrat untuk mencari dana. Itu ditegaskan kepada kita semua. Kalau berita OTT Pak Rudi tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat," jelas Ketua Fraksi Demokrat di ruang kerja di lantai sembilan, gedung Nusantara I DPR Senayan, Rabu (14/8).

Bahkan, demi memastikan tidak adanya keterkaitan antara penangkapan Rudi dengan pendanaan konvensi Demokrat, anggota DPR yang kini duduk di Komisi VIII itu mengaku tidak mengenal dekat sosok Rudi. "Saya sendiri tidak kenal dengan Pak Rudi. Ini tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, biarkan proses hukum berjalan. Biarkan KPK usut tuntas, nanti akan terungkap. Saya minta kepada masyarakat untuk tidak kait-kaitkan dengan Demokrat," tutup Nurhayati.
http://www.asatunews.com/berita-5656...-demokrat.html

Loyalis Anas Tuding Jero Wacik Dibalik Suap SKK Migas
Rabu, 14-08-2013 15:39
..
JAKARTA, PESATNEWS- Loyalis Anas dan juga Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Cilacap, Tridianto menilai bahwa dengan tertangkap tangannya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, oleh badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilainya sebagai langkah positif, dan patut diacungkan jempol bagi institusi penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya kira langkah yang bagus dilakukan oleh KPK untuk masuk dan segera mengungkap para mafia migas dan korupsi di tubuh kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). KPK harus berani mengungkap kasus itu sampai tuntas dan jangan hanya selesai di kepala SKK Migas," ujar Tridianto kepada pesatnews, Rabu (14/8/2013).

Lebih jauh pria yang telah mengeluarkan single album ini menambahkan bahwa, program 'pembersihan' di sebuah institusi dan departemen, harus terus dilaksanakan oleh KPK. Bahkan kalau perlu, proses pembersihan harus terus di geber sampai ke akar-akarnya. "Kalau perlu KPK ikut periksa menteri ESDM, karena kepala SKK Migas adalah orang terdekat menteri ESDM. Jangan-jangan uang suap itu mau untuk pendanaan konvensi Demokrat," ujar Tridianto.

Seperti diketahui, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap tangan oleh KPK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan karena diduga menerima suap sebanyak 2 kali sekitar USD700.000 dari perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. Dalam penangkapan, KPK menyita Kardus dan tas hitam serta Motor Gede (moge) berjenis BMW
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...suap-skk-migas

Menteri ESDM Jero Wacik Disarankan Mundur
Rabu, 14 Agustus 2013 | 13:14

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, disarankan mundur dari jabatannya. Sebab, kasus dugaan suap Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini telah mencoreng Kementerian ESDM.Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik Karyono Wibowo di Jakarta, Rabu (14/8). "Jika dugaan kasus suap Kepala SKK Migas terbukti, maka Jero Wacik sebaiknya mundur dari jabatan menteri. Apalagi jika kasus ini melibatkan menteri ESDM, maka sudah sepantasnya Jero mundur. Karena kasus ini telah mencoreng kewibawaan kementerian ESDM," katanya.

Akan tetapi, lanjut Karyono, sebaiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berhenti pada kasus suap Rudi. Ia mengatakan, KPK harus membongkar para mafia migas. "Mari kita dukung KPK untuk membongkar dan menghukum para mafia migas. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti di Kepala SKK Migas," tegasnya. Menurut Karyono, jika target KPK hanya Rudi, maka bisa menimbulkan persepsi politis. Mengingat sebelum KPK menangkap Rudi, publik sudah tahu ada pertarungan dan perebutan kursi Kepala SKK Migas. "KPK harus hati-hati menangani perkara ini. Maka pilihan yg terbaik buat KPK adalah membongkar jaringan mafia minyak sampai ke akar-akarnya," ucapnya.

Sementara itu, peneliti senior Indonesian Public Institute ini menyatakan, para mafia migas membuat karut marut kedaulatan energi nasional. "Merekalah yang memetik keuntungan di atas penderitaan rakyat. Mafia minyak selama ini kebal hukum. Seolah mereka tak tersentuh hukum, maka saatnya KPK menunjukkan kekuatannya dalam menegakkan keadilan," tegasnya. Seperti diketahui, penyidik KPK menangkap Rudi karena diduga telah menerima uang suap dari pihak swasta. Dalam operasi tangkap tangan Selasa (13/8) malam, KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan dolar Amerika dan beberapa dokumen.
http://www.beritasatu.com/hukum/1315...an-mundur.html

Pengamat: Jero Wacik Diduga Terseret Kasus Rudi
Rabu, 14 Agustus 2013 | 10:35

Jakarta - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah menduga kasus dugaan suap yang menjerat Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berkaitan dengan pendanaan konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat. Karena itu, ia meminta KPK untuk mengusut keterlibatan pihak lain guna menelusuri kasus tersebut.

Bahkan, Iberamsjah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik turut bertanggung jawab. Apalagi, Jero merupakan Ketua Pengawas SKK Migas. "Cara membuktikannya memang susah. Tapi kemungkinan ke arah persiapan dana konvensi bisa saja terjadi," kata Iberamsjah kepada Beritasatu, di Jakarta, Rabu (14/8). "Korupsi itu tidak pernah tidak ada konspirasi. KPK harus berani usut sampai ke akar, jangan hanya Rudi saja. Patut dipertanyakan Jero Wacik tak terlibat. Jero Wacik dia harus bertanggung jawab," tegasnya.

Lebih lanjut, Iberamsjah mengaku terkejut dengan penangkapan Rudi. Menurutnya, Rudi merupakan sosok yang baik dan jujur. "Saya kenal Rudi. Dia orangnya lempeng saja. Tapi kalau sudah masuk sarang penyamun sulit," paparnya.
http://www.beritasatu.com/nasional/1...asus-rudi.html

Pengamat: Kenaikkan BBM Untuk Kepentingan Mafia
Jumat, 23-03-2012 13:51

JAKARTA, PESATNEWS- Kenaikkan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah dinilai pengamat politik Boni Hargens saarat kepentingan mafia. Pengamat politik Boni Hargens menilai kenaikan harga bahan bakar minyak hanya untuk kepentingan mafia minyak dan gas (migas). Badan Pengatur Hilir Migas dan Menteri Energi Sumber Daya Manusia Jero Wacik pun tak tahu data akurat soal BBM subsidi. "Saya tahu ini dari petinggi partai politik dari partai yang berkuasa maupun oposisi," kata Boni di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Menurut Boni, pemerintah tak punya argumentasi kuat mengapa harga BBM harus naik. Lebih masuk akal bagi Boni, kenaikan BBM disebabkan desakan mafia migas. "Dan ini simbiosis mutualisme yang mereka bangun dengan parpol. Artinya bicara setoran." Kata Boni.

Setoran ini, kata Boni berkaitan dengan persentase keuntungan. Jika mafia migas tak mempunyai keuntungan, bagaimana mereka bisa stabil setoran. "Maka bisa saja kenaikan BBM ini berkaitan dengan stabilitas setoran mafia migas ke partai,"kata dia. Terkait gerakan demo anti kenaikan BBM, Boni yakin aksi itu tetap bisa jadi penentu perubahan. Artinya pada satu titik sistem bisa mandek dan harus mengambil keputusan berdasarkan kehendak publik.
http://www.pesatnews.com/read/2012/0...ntingan-mafia-

Quote:
Raden Priyono:
Mafia Minyak Ada di Situ
Created on Wednesday, 28 November 2012 05:24 Published Date


Raden Priyono

Jakarta, GATRANews - Sebagian besar mantan pejabat BP Migas ditempatkan di lembaga yang bernama Satuan Kerja Sementara Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hanya saja, nama Raden Priyono, mantan Kepala BP Migas, tak ada di lembaga itu karena telah pensiun sejak 7 September lalu. Meski demikian, Priyono punya dugaan lain: ada pihak yang ingin menumbangkan mantan Kepala BP Migas ini. ''Mereka khawatir, jangan-jangan saya tambah kuat. Nah, ini semakin menakutkan. Kalau orangnya nggak bisa, pohonnya aja yang ditebas,'' katanya. Hal itu diungkapkan Priyono ketika diwawancarai wartawan GATRA Taufiqurrohman dan pewarta foto Ardy Widyansyah, Senin lalu. Petikannya:

Apa penilaian Anda terhadap putusan MK yang menyatakan BP Migas inkonstitusional dan tidak representatif mewakili negara dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945?
BP Migas perwakilan negara. Kami kan BHMN, kaitannya dengan UU Migas. Yang menjadi pertanyaan publik, antara putusan MK dan pernyataan Pak Mahfud sering berbeda. Dalam putusan MK itu tidak ada kata dibubarkan, hanya inkonstitusional. Tapi, kenapa lisannya dibubarkan. Dan tidak ada tenggat waktu seperti biasanya. Ada apa ini?

Jadi, Anda tidak sejalan dengan putusan MK?
Saya keberatan, BP Migas sebagai salah satu objek dalam UU Migas. Dalam proses di MK, Kepala BP Migas tidak pernah dipanggil sekali pun. Untuk kejahatan yang paling sederhana saja, dipanggil pada saat vonis. Mungkin dalam kacamata mereka, cukup pemerintah yang membikin BP Migas. Tapi yang mengerti masalah sehari-hari itu, catatan-catatannya, angka statistiknya, kan di BP Migas. Yang disebut tidak efisien itu seperti apa. Yang disebut liberal itu seperti apa. Akhirnya, saya melihat ada konspirasi politik. Sebab yang maju juga bukan asosiasi profesi perminyakan, melainkan justru asosiasi tukang parkir, ormas-ormas Islam, yang sangat jauh konteksnya dengan dunia perminyakan. Kalau kemudian dikatakan BBM naik karena BP Migas, itu tidak ada hubungan dengan tugas fungsi BP Migas.

Apakah ini karena BP Migas dianggap berpihak pada kepentingan asing?
Kalau itu, jelas-jelas Pertamina lebih condong ke luar negeri, karena ada minyak 900.000 barel per hari, dia tetap impor, hanya ambil 500.000 barel per hari. Lalu soal gas yang ke Singapura. Pak Dahlan harus belajar sejarah gas. Dulu ditawarkan oleh PGN, tapi di dalam negeri tidak ada yang mau. PGN dulu membangun pipa supaya domestik kebagian. Tapi PLN tidak ambil karena BBM yang disubsidi lebih murah. Akibatnya, pemerintah tidak membangun infrastruktur gas yang dibutuhkan untuk pendistribusian gas.

PLN sangat membutuhkan gas, mengapa gas produksi kita justru dijual ke luar negeri?
Kontrak pembelian gas pun harus 20-30 tahun karena harus membangun infrastruktur dulu. Keekonomiannya juga rentan perubahan harga. Karena PLN enggan, maka gas dijual ke luar. Nah, kontraknya tidak bisa diubah. Susah direnegosiasi. Sulit diubah di tengah jalan. Etika bisnis di mana pun begitu.
Saat BP Migas berdiri dan saya masuk, infrastruktur gas itu tidak ada, selain pipa yang dibangun PGN. Tahun 2009, kalau tidak salah, Pak Hatta menelepon saya. ''You gimana sih nggak perhatikan gas dalam negeri?'' Kemudian saya jawab, "Oke, Pak, itu ada satu kapal LNG ke Jepang akan saya bawa ke sini. Gasnya masih punya kita karena belum sampai pelabuhan tujuan. Kini saya minta ketegasan Pak Hatta, kapal merapat di mana untuk loading gas." Pak Hatta diam. ''Jadi, ini masalah infrastruktur, ya, Pri?''

Apa yang seharusnya dilakukan agar industri dalam negeri bisa memanfaatkan gas?
Mestinya dipikirkan sejak dulu. Thailand, 10 tahun lalu, mikirin ini. Gas itu tidak seperti minyak bisa dijual per spot. Butuh infrastruktur rapi. Kini Nusantara Regas janji akan beli 24 kargo, tinggal 12 atau 13 kargo. Jaringan pipa trans-Jawa belum siap. Baru sampai Jawa Barat. Jawa Timur baru Surabaya. Jadi, masalahnya bukan kami tidak mau memberi, melainkan tidak siap memberi karena infrastrukturnya tidak ada dan tidak direncanakan. Semua itu bukan wewenang BP Migas. Soal infrastruktur, ya, tanya ke ESDM.

Tapi, BP Migas dianggap gagal meningkatkan lifting minyak?
Lifting minyak rata-rata hanya 900.000 barel per hari. Katakanlah BP Migas menghasilkan 2 juta barel per hari, pasti tidak dipakai oleh domestik. Karena dengan 900.000 barel produksi kita, yang dipakai 500.000 barel. Selebihnya, Pertamina impor terus. Dan lebih nyaman impor daripada produksi. Kalau impor, kan cuma trading. Kalau perlu, digoreng-goreng sedikit lebih enak di situ. Kalau produksi, berat, harus eksplorasi, harus investasi.

Diambil hanya 500.000 barel karena alasan teknisnya itu buat dicampur dengan minyak lain, karena spek kilangnya tidak sesuai dengan minyak domestik kita. Banyak lagilah alasannya. Kilang-kilang itu kan dioperasikan oleh Pertamina. Pertanyaannya, kenapa tidak pernah membangun kilang. Kenapa kilang-kilang selama 10 tahun terakhir ini nggak pernah kita bangun lagi. Terlalu asyik impor. Itu di luar BP Migas. Itu manajemen hilir semua.

Upaya apa yang pernah Anda lakukan untuk meningkatkan lifting minyak?
Sudah maksimal. Sudah masuk pada secondary recovery. Dulu masih primary yang dikuras habis itu, sudah gila-gilaan. Sehingga bukan pengelolaan, melainkan pengurasan. Sekarang tersierysudah masuk. Sisa-sisalah yang diwariskan. Karena kita tidak menemukan cadangan yang besar lagi kecuali di Cepu. Selain itu kecil-kecil, 1.000 barel, 3.000 barel.

Nah, nanti ini tersiery. Caltex lagi yang berperan. Dulu secondary hanya Caltex. Sebenarnya yang lain juga bisa, tapi pertanyaannya, mau nggak? Padahal, Pertamina lahannya jauh lebih besar dari Caltex. Tapi tidak ada keinginan untuk memproduksi. Bahkan keinginannya untuk memproduksi baru kelihatan setelah UU Migas.

Jadi, BP Migas dikorbankan?
Ya. Sebenarnya ini berujung pada usaha peningkatan produksi dalam negeri dan impor crude BBM. Pertarungannya di situ. Jadi, jangan sampai produksi lifting kita itu naik. Ada bukti-buktinya. Tahun 2011, pipa Caltex bengkok sehingga gas tidak bisa masuk ke steam flat. Dampaknya, minyak nggak keluar, produksinya tidak maksimal lagi.

Anjungan pipa di Kodeco (Jawa Timur) pada tahun yang sama ditabrak kapal. Jelas kapalnya kami tahu karena sempat kami cegat di Tanjung Perak, tapi tidak pernah ditangkap. Lalu fasilitas produksi kita di (kapal tanker) Gagasan Perak, juga Lentera Bangsa, terbakar. Ini terjadi berturut-turut dalam satu tahun. Apakah itu kebetulan? Yang terakhir, kasus penyelundupan minyak mentah kapal Martha Global, tapi nggak dilanjutkan. Semua orang juga tahu mafia minyak ada d isitu. Saya juga sudah sampaikan ke DPR dan BIN.

Saya ingat, waktu pertama kali menjadi Kepala BP Migas, ada laporan storage kita penuh semua. Minyak-minyak kita nggak diangkut. Kalau itu sampai penuh, produksi akan stop, gawat. Saya cek, ternyata nggak diangkut kapal. Saya tanya ke Pertamina karena dia yang punya kontrak. Alasannya macam-macam. Lalu saya ancam, kalau satu minggu nggak diambil, akan putuskan kontrak dan ditenderkan secara terbuka. Mendadak, jalan lagi pengangkutan itu. Nggak lama kemudian, ada kasus Zatapi. Saya nggak tahu kaitan kasus Zatapi dengan tidak diambilnya minyak-minyak itu. Selama ini, saya belum pernahngomong soal ini.
http://www.gatra.com/kolom-wawancara...a-di-situ.html

Suap untuk Rudi Rubiandini Terkait Tender Minyak
RABU, 14 AGUSTUS 2013 | 13:44 WIB


Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, Rudi Rubiandini, karena diduga menerima suap terkait tender minyak yang tidak bisa diolah oleh kilang minyak di dalam negeri. "Ini dugaan suap dalam tender minyak," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas hari ini, Rabu, 14 Agustus 2013. Namun Busyro belum mau menjelaskan detail soal motif suap tersebut. "Sebentar lagi pimpinan akan menyampaikan ke media."

Tadi malam, penyidik KPK telah menangkap mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini bersama koleganya, seorang swasta berinisial A. Rudi Rubiandini dibekuk saat hendak keluar dari rumahnya di Jalan Brawijaya Nomor 8, Jakarta, sekitar pukul 22.30. KPK menangkap Rudi Rubiandini bersama empat orang lainnya dengan uang tunai US$ 400 ribu dan ribuan dolar lagi yang masih dalam proses penghitungan. Selain itu, dari rumah Rudi, KPK juga mengamankan tas berwarna hitam dan sebuah sepeda motor gede. Dalam penggeledahan di rumah Rudi, KPK juga menemukan uang US$ 300 ribu, yang diduga pemberian pertama dari Kernel Oil, perusahaan yang diduga berkepentingan dalam suap itu. (baca: Rudi Rubiandini Diduga Terima Suap Bertahap)

Setelah penangkapan di rumah Rudi, penyidik KPK kembali melakukan penangkapan terhadap S di Apartemen Mediterania Tower H, Jakarta, pukul 24.00. "Tapi yang diduga terlibat hanya tiga tadi (Rudi, S, dan A)," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. Selain A dan S, KPK juga menahan dua petugas keamanan dan sopir pribadi Rudi untuk dimintai keterangan.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...-Tender-Minyak


-----------------------------

skandal Hambalang aja belum selesai menimpa partai SBY ini, Demokrat, yang dananya saat itu diduga juga banyak mengalir ke Kongres Partai itu saat pemilihan Ketua Umumnya di Bandung. Kini, dana hasil suap Ketua SKK Migas diduga akan mengalir pula ke konvensi capres partai berlambang segitiga mercy itu via tangan Ketua SKK Migas? Alamak!